RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menaruh harapan besar terhadap kepastian pencairan sisa dana kurang bayar atau kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) serta Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 1,3 triliun lebih.
Kepastian pencairan dana tersebut menjadi salah satu penopang utama keberanian pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perubahan anggaran yang lebih progresif tahun ini.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa mekanisme penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat memang kerap melalui proses yang bertahap. Kendati demikian, berdasarkan informasi dan koordinasi intensif yang terus dibangun, terdapat sinyal kuat bahwa dana triliunan rupiah tersebut dapat segera masuk ke kas daerah dalam kurun waktu tiga bulan terakhir tahun anggaran berjalan.
“Ada informasi mudah-mudahan dalam 3 bulan ini akan masuk seperti itu. Inilah makanya tingkat keberanian kita untuk membuat perubahan plus. Provinsi sepertinya juga sama, mudah-mudahan,” ujarnya.
Baca Juga :
Lebih lanjut, Ardiansyah juga menyoroti keterkaitan erat antara kebijakan fiskal pusat dengan dinamika sektor riil dan investasi di daerah. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan daerah juga tercermin dari dinamika evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang yang sempat menjadi sorotan.
Ia menjelaskan bahwa sempat muncul kekhawatiran apabila kebijakan pengurangan atau penundaan RKAB diberlakukan secara ketat, dampaknya akan langsung memukul sektor ketenagakerjaan dan memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di daerah. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya titik terang yang memberikan rasa aman bagi stabilitas ekonomi regional.
“Ini artinya pusat juga memperhatikan tingkat kesulitan daerah. RKAB dikurangi kita akan menghadapi persoalan PHK. Tapi, alhamdulillah ini sepertinya aman,” tambahnya.
Terakhir, Ardiansyah berharap komitmen penyaluran dana kurang bayar dan transfer ke daerah tersebut dapat benar-benar ditepati, sehingga sisa bulan di penghujung tahun ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendanai program pembangunan prioritas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita harapkan, supaya transfer ke daerah ini sesuai dengan kurang salur ini untuk segera dibayarkan dan disalurkan kembali ke daerah. Kita berharap ini bisa ada di tiga bulan terakhir ini,” pungkasnya. (adv/yp)
