RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih minim. Sehingga perlu ditingkatkan agar dapat benar-benar masyarakat. Pemkab Kutim pun diminta fokus mengalokasikan APBD hingga 50 persen untuk peningkatan infrastruktur di kabupaten ini.
Hal ini disampaikan anggota Komis C DPRD Kutim Jimmi. Menurutnya, hal itu dapat direalisasikan melalui APBD tahun depan. Dia menginginkan agar 2023 mendatang, infrastruktur di Kutim sudah maksimal setelah keperluan wajib terpenuhi.
“Memang sampai sekarang infrastruktur masih menjadi sorotan. Ini selalu disuarakan masyarakat. Ada yang datang secara langsung melalui mekanisme RDP (rapat dengar pendapat) maupun melalui media sosial,” sebutnya.
Dengan maraknya kritik yang dilayangkan masyarakat itu, diharapkan menjadi motivasi pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan berskala prioritas.
“Apalagi kalau sudah ditetapkan, maka harus dimaksimalkan,” ucap politikus PKS itu.
Terutama pembangunan terhadap jalan yang menghubungkan antar desa, kecamatan hingga kabupaten. Pasalnya, itu merupakan keinginan yang harus direalisasikan. Terutama untuk kawasan pedalaman kabupaten yang terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
“Harus diberikan perhatian khusus. Jalan ini kan selalu digunakan warga untuk beraktivitas setiap saat,” terangnya.
Tidak sekadar beraktivitas, proses distribusi barang hingga pedalaman pun akan berdampak jika kondisi jalan tidak baik. Bahkan dapat membuat harga meningkat ketika tiba di kawasan pedalaman.
“Makanya pembangunannya harus dimaksimalkan. Terutama jalan usaha tani,” tutupnya. (adv/rk)
