RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ya, penyampaian tersebut dilakukan pada gelaran rapat paripurna ke-XX masa persidangan ke-I tahun sidang 2024/2025 DPRD Kutim di Sekretariat DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Pada kesempatan itu, Fraksi Keadilan Sejahtera menegaskan agar tahapan penyampaian raperda APBD 2025 dapat dipercepat. Sehingga dalam tahapan pembahasan yang dilakukan tidak terburu-buru, karena mengejar deadline waktu pengesahan.
“Hal ini dimaksudkan agar stakeholder terkait dapat melaksanakan kinerja penyusunan RAPBD ini. Sebab jika terburu-buru dalam pembahasan untuk mengejar deadline pengesahan, akan berdampak pada hasil akhir dari RAPBD yang kurang maksimal,” ucap perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera, Saiful Bakhri.
Baca Juga :
Kemudian, Fraksi Keadilan Sejahtera juga meminta agar pemerintah lebih siaga dalam mengantisipasi masalah down server SIPD, dengan menyiapkan segalanya lebih awal. Dalam Nota Penjelasan RAPBD TA 2025, pihaknya memandang bahwa jumlah pendapatan daerah Rp 11,151 triliun, yang diestimasikan dari PAD. Sehingga masih dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber PAD yang masih belum dioptimalkan.
“Untuk belanja daerah Rp 11,136 triliun, jika dilihat dari rincian penggunaan belanja daerah, maka belanja terbesar masih pada belanja operasi, yakni Rp 5,603 triliun. Diharapkan agar belanja dapat digunakan sebaik-baiknya dan untuk kedepannya, agar dapat berimbang dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” ujar Saiful Bahri.
Sedangkan pada pembiayaan daerah Rp 15 miliar yang digunakan untuk modal bagi badan usaha milik daerah (BUMD). Fraksi Keadilan Sejahtera meminta, agar investasi bagi BUMD dapat juga diperhatikan laba atau keuntungan yang dihasilkan. Sehingga investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Dengan cukup tingginya jumlah APBD dapat direalisasikan dengan bentuk program yang nyata bagi masyarakat. Kami juga berharap dapat berjalan dengan lancar. Sehingga silpa dapat diminimalisir,” tutup Saiful Bahri. (adv/yp)
