RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, David Rante menyoroti kebijakan bimbingan teknis (bimtek) yang pelaksanaannya sebagian besar dilakukan di luar daerah.
“Kalau bisa di sini kenapa harus ke luar. Tapi, kita harus melihat aturannya. Jika memang mengharuskan ke luar, saya rasa tidak jadi masalah,” ucapnya.
Ya, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya pelaksanaan bimtek yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten ini. Dia tidak menampik, bimtek merupakan salah satu upaya penting dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Dengan adanya bimtek, ASN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan zaman yang terus berkembang.
“Meski bimtek diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Namun hasil dari bimtek juga harus bisa diterapkan dengan baik pada pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga tidak terkesan hanya membuang anggaran,” tegasnya.
“Kan sayang anggaran kalau pada saat bimtek dilakukan, tapi presentasi hasilnya rendah. Karena Bimtek itu menggunakan uang pajak dari masyarakat,” ujar David.
Dia mengatakan, sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah, pihaknya selalu melakukan koordinasi terkait program-program yang dilakukan pemerintah.
“Karena tugas kami mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dan saya rasa, kalau soal untuk mengawasi itu harus efektif dan efisien. Terutama terkait bimtek,” kata Politikus Gerindra itu.
Dengan strategi yang tepat, bimtek dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN. Identifikasi kebutuhan, penyusunan program yang terstruktur, pelibatan ahli, metode pembelajaran variatif, peningkatan kapasitas digital, evaluasi, dan pengembangan soft skills adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan kompetensi ASN.
“Semakin seringnya bimtek dilakukan, diharapkan ASN mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya. (adv/yp)
