Baca Juga :
RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Gelaran rapat paripurna ke-11 terkait pandangan umum fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terkait rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim 2024, memberikan banyak catatan kepada Pemkab Kutim.
Kali ini giliran Fraksi Demokrat yang memberikan pandangannya. Hampir sama seperti fraksi lainnya, pihaknya juga menyoroti berbagai program pembangunan yang belum dilaksanakan dengan maksimal. Di antaranya pembangunan infrastruktur dasar yang belum merata hingga kawasan pedalaman dan pesisir, Kamis (09/11/2023).
Abdi Firdaus sebagai juru bicara mengatakan, dukungan anggaran yang dimiliki pemkab saat ini sangat memadai untuk memastikan pembangunan yang merata di kabupaten ini. Dia pun berharap, pemerintah fokus mengejar percepatan pembangunan infrastruktur yang sudah sangat dinantikan masyarakat.
“Seperti infrastruktur di desa-desa yang ada di Kecamatan Teluk Pandan. Sampai sekarang masih belum merata,” katanya.
Tidak itu saja, dia juga menyoroti penerangan listrik yang belum merata di Kecamatan Bengalon. Khususnya Desa 102. Padahal masyarakat sudah lama berharap dan menantikan listrik masuk desanya. Mengingat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
“Termasuk normalisasi sungai di Bengalon dan Teluk Pandan. Kan sampai sekarang belum dilakukan. Padahal menjadi upaya pengendalian banjir saat musim penghujan tiba,” sebutnya.
Pihaknya juga meminta kepada pemkab, untuk memberikan perhatian lebih kepada para petugas pengangkut sampah. Dengan memberikan insentif kepada seluruh petugas. Terutama yang mengangkut sampah di Kecamatan Bengalon.
“Pekerjaannya berat dan berisiko. Harus diberikan perhatian. Tidak hanya insentif, tapi juga alat perlengkapan diri (APD),” tuturnya.
Adapun sektor pendidikan, pihaknya meminta pemerintah dapat merealisasikan pembangunan sekolah SMA di Desa Sangkima, Kecamatan Selatan. Pasalnya, hingga kini masih belum terdapat bangunan SMA di sana. Sedangkan para siswa harus jauh-jauh ke Sangatta untuk melanjutkan jenjang pendidikan.
“Apalagi jarak yang ditempuh para siswa ke sekolah juga sangat jauh. Sehingga berefek pada biaya transportasi yang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan adanya anak-anak yang terpaksa tidak melanjutkan jenjang pendidikannya, karena terkendala biaya yang harus dikeluarkan. Kami mohon ini perlu atensi bersama,” tutupnya. (adv/rk)
