RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Setelah rapat paripurna ke-11 terkait pandangan umum fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 selesai, selesai. Kini giliran Pemkab Kutim memberikan tanggapannya terhadap pandangan umum tersebut, melalui gelaran rapat paripurna ke-12, Jumat (10/11/2023).
Melalui Asisten II Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Zubair, tangapan tersebut disampaikan. Pemkab mengucapkan terima kasih kepada jajaran fraksi di DPRD Kutim. Bahkan apresiasi juga diberikan lantaran sudah memberikan respons positif terhadap kelangsungan pembangunan di kabupaten ini.
Terkait penambahan pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan transfer. Menurutnya hal itu dapat dicapai berkat kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait. Termasuk dukungan pihak legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD.
“Pastinya pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan dengan prinsip kehati-hatian. Bahkan pengalokasiannya juga lebih tepat sasara, tepat waktu dan tepat guna. Sehingga memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat,” akunya.
Pihaknya pun meminta kepada semua pihak berkontribusi aktif memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Terutama seluruh stakeholders, khususnya DPRD Kutim untuk mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 hingga selesai. Sehingga apa yang direncanakan, seperti percepatan seluruh program dapat direalisasikan sebaik-baiknya.
“Tanggapan fraksi-fraksi sangat substantif bagi pembangunan tahun depan. Seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem, mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur. Terdapat masukan bahwa pembangunan infrastruktur harus lebih merata di setiap wilayah, agar investasi dan pembangunan bisa lebih merata,” ucapnya.
Termasuk yang disampaikan Fraksi PPP mengenai alokasi anggaran antar OPD yang harus merata. Sehingga masing-masing OPD tidak ada yang merasa dianaktirikan. Kolaborasi sesama OPD pun dapat berjalan dengan baik.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan pandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, melalui penerapan program pencegahan stunting, pemenuhan hak-hak guru dan sarana-prasarana Pendidikan,” ungkapnya.
Adapun pandangan umum Fraksi Demokrat, terkait orientasi anggaran. Dipastikannya pemerintah sepenuhnya sepakat bahwa paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output. Sedangkan catatan yang disampaikan Fraksi Golongan Karya, pemerintah juga memiliki pandangan yang sama mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah.
“Termasuk untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak serta pemerataan akses dan layanan pendidikan maupun kesehatan di setiap kecamatan,” sebutnya.
Sedangkan masukan yang diberikan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah dan lainnya. Pemerintah dipastikannya sepakat bahwa belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh. Begitu pula apa yang disampaikan Fraksi PDIP terhadap lima prioritas pembangunan.
“Pada poin infrastruktur, kami akan bekerja guna menyelesaikan dan memaksimalkan pembangunan. Baik jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih. Infrastruktur sangatlah penting bagi masyarakat kita,” tutupnya. (adv/rk)
