RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Satu persatu temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ditemukan Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Kali ini, berkaitan dengan temuan penarikan iuran sampah yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Tirta Tuah Benua (TTB) Kutim. Ya, diduga ada miss komunikasi mengenai retribusi tersebut. Terutama Perumda TTB Kutim yang memungut retribusi di luar tagihan air.
“Saya sudah minta Perumdam TTB Kutim memberikan penjelasan dengan rinci mengenai kebijakan itu,” kata Ketua Tim Pansus Sayid Anjas.
Baca Juga :
Berdasarkan rekomendasi BPK, pembayaran iuran sampah seharusnya dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagai instansi yang mengelola persampahan. Sedangkan Perumda TTB sudah menekan MoU dengan DLH terkait hal tersebut.
“Berdasarkan keterangan pihak Perumdam TTB Kutim, kerja sama itu diperpanjang setiap lima tahun sekali,” ungkapnya.
Lantaran kerja sama itu berakhir tahun lalu, Perumdam TTB dan DLH pun kembali melakukan perpanjangan kontrak pada Juni 2023 dan berlaku hingga Juni 2028 mendatang.
“Dari kerja sama itu, DLH memiliki target meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pungutan retribusi sampah. Diperkirakan mencapai Rp 500 juta per tahun,” paparnya.
Selain itu, DLH juga berencana mengambil langkah strategis teknis pungutan retribusi sampah yang direncanakan akan diberlakukan dalam waktu dekat. Salah satunya, yakni bekerja sama dengan Perumdam TTB Kutim dengan penarikan biaya retribusi sampah pada saat pelanggan membayar tagihan air.
“Mereka (DLH) menganggap itu lebih efektif daripada melakukan pungutan secara langsung ke rumah-rumah,” ungkapnya.
Kendati demikian, Ketua Fraksi Golkar itu berharap, kedua instansi plat merat itu dapat berkolaborasi dan transparan mengenai penarikan retribusi tersebut. Sehingga masalah yang menjadi temuan BPK dapat diatasi.
“Komunikasi yang baik harus ditingkatkan. Itu solusi tepat saat ini untuk mengatasi setiap permasalahan,” pungkasnya. (adv/rk)
