RuangKaltim.com – Masa pandemi covid-19 membuat sebagian anggaran dirasionalisasi hingga 12 persen, pada pengesahan APBD Perubahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) (30/9/2021) lalu.
Hal tersebut menjadi salah satu hambatan pemerataan pembangunan di Kutim. Anggaran pun menjadi terbatas. Apalagi rasionalisasi tersebut instruksi pemerintah pusat kepada seluruh daerah di Indonesia.
Sehingga anggaran dapat dimaksimalkan untuk penanganan virus. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya digencarkan pun menjadi terhambat.
Pemkab pun berupaya bersinergi dengan semua pihak, untuk memuluskan rencana pembangunan. Termasuk kepada Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, yang kebetulan sedang menggelar reses di Sangatta.
Baca Juga :
Sebagai Dapil Kaltim yang duduk di DPD RI, Mayhudin menyebut, kedatangannya ke Kutim tidak hanya agenda kerja. Tetapi juga untuk membangun silaturahmi dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakilnya Kasmidi Bulang.
“Apalagi waktu pelantikan saya tidak bisa datang karena masih masa pandemi covid-19,” tuturnya.
Tetapi, dia telah berhasil menyerap aspirasi masyarakat. Mahyudin juga membuka ruang untuk memperjuangkan kemajuan daerah, khususnya Kutim.
“Sinergi merupakan hal utama untuk kemajuan daerah. Jadi, kalau ada usulan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. DPD RI akan memperjuangkannya,” jelasnya.
Dia akan mendukung segala program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia meyakini, kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang, bisa membawa Kutim lebih maju dan sejahtera.
“Harus terus berkoordinasi. Apa yang bisa saya bantu, insya Allah akan diperjuangkan,” singkatnya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, pun langsung memanfaatkan momentum reses itu. Dinamika pembangunan yang terjadi di Kutim pun langsung disampaikan.
Tak hanya kemajuan, namun juga segala kendala pembangunan. Khususnya infrastruktur jalan negara yang melintasi Kutim. Baik dari arah Selatan-Utara atau Jalan Trans Kalimantan.
“Pak Mahyudin merupakan warga Kutim. Kesempatan baik menyampaikan permasalahan daerah. Terutama infrastruktur jalan,” terangnya.
Politikus PKS itu meyakini, mantan Bupati Kutim periode 2003-2006 itu, dapat memberikan masukan kepada kementerian yang berwenang.
“Itu yang kami harapkan. Kami mengapresiasi semua saran strategis pembangunan yang disampaikan Pak Mahyudin,” paparnya.
Menurutnya, masukan tersebut patut dijadikan bahan pertimbangan. Terutama dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan Kutim ke depannya.
“Wajib bagi Kutai Timur meningkatkan pembangunannya. Terutama di sektor ekonomi kerakyatan, melalui pertanian dalam arti luas. Sudah sesuai dengan visi misi pemkab sekarang,” katanya. (so)
Apalagi, saat dirinya masih berstatus anggota DPRD Kutim, mereka pernah bersinergi menjalankan program pemkab yang waktu itu dipimpin Mahyudin.
“Setidaknya ada perwakilan Kutim yang bisa menyampaikan segala permasalahan yang perlu dibantu pemerintah pusat,” tutupnya. (rk)
