RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Realisasi serapan anggaran pembangunan tahun 2023 sampai saat ini masih rendah. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), beberapa kali menghadirkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksanaan untuk mempertanyakan masalah tersebut.
Namun setiap kali pertemuan, jawaban pihak OPD selalu sama dengan tahun sebelumnya. Ya, mereka optimis dapat menyerap seluruh alokasi anggaran yang dimiliki. Sedangkan tahun sebelumnya kata optimis juga diucapkan, namun berujung sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang nilainya mencapai Rp 1,5 triliun.
“Jangan hanya bisa mengatakan optimis. Tapi harus direalisasikan. Kan tahun lalu juga mengatakan optimis, tapi silpanya malah besar,” kata Ketua DPRD Kutim Joni.
Politikus PPP itu pun meminta, OPD terkait dapat memaksimalkan pengelolaan anggaran. Mengingat alokasi APBD kali ini sangat besar. Seharusnya dengan anggaran yang besar dapat memaksimalkan pelaksanaan pembangunan di kabupaten ini.
“Kami (dewan) ingin serapan anggaran benar-benar dimaksimalkan. Sehingga peluang pemerataan pembangunan bisa semakin diwujudkan. Ini wujud fungsi pengawasan jajaran legislatif,” sebutnya.
Pernyataan itu disampaikannya bukan tanpa alasan. Pasalnya hingga menjelang akhir tahun, serapan APBD Murni 2023 masih berproses. Bahkan belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan lambatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Terutama pada kegiatan pembangunan fisik yang telah dicanangkan.
“Jangan sampai berpengaruh pada kualitas. Ini harus benar-benar dipastikan. Pengawas proyek harus berani tegas,” imbuhnya.
Apalagi hasil laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2022 lalu, terdapat beberapa temuan di bidang infrastruktur. Ya, beberapa proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sehingga berdampak pada kualitas yang menjadi sebab ruginya daerah.
“Tentu dampaknya kepada masyarakat. Karena hasil pembangunannya yang merasakan masyarakat. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tutupnya. (adv/rk)
