RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yusuf Silambi mengungkapkan, proyek multi years contract (MYC) pembangunan lanjutan Pelabuhan Kenyamukan masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan.
Ya, proyek yang direncanakan selesai akhir tahun 2024 ini, masih belum ada kepastian untuk direalisasikan. Padahal anggaran proyek MYC tersebut mencapai 120 miliar, ditambah bantuan alokasi dana dari PT Kaltim Prima Coal (KPC).
“Kan direncanakan dari tahun 2023 dan akan selesai akhir 2024. Cuma permasalahan sampai saat ini kena presser politik lagi. Padahal anggaran dari KPC sudah dimulai,” katanya.
Selain mendapat bantuan anggaran dari perusahaan, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan juga mendapat alokasi dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim.
“Kendala yang dialami dalam proses pengerjaan Pelabuhan Kenyamukan bukan dari kontraktor perusahaan. Melainkan kendala internal dari masyarakat yang berada di wilayah proyek,” ungkapnya.
Mengingat bantuan anggaran dari perusahaan itu sudah mulai dikerjakan dari tahun lalu. Namun pihak kontraktor tidak bisa mengerjakan secara maksimal jika terdapat presser politik dari masyarakat setempat.
“Saya berharap media dapat menjembatani untuk masyarakat dan pemerintah. Sehingga kendala-kendala yang dialami dalam proses pembangunan dapat diatasi dengan baik,” tutupnya.
Untuk diketahui, pembangunan lanjutan Pelabuhan Kenyamukan menjadi keharusan agar diselesaikan akhir tahun ini. Mengingat anggaran MYC hanya bisa dikerjakan dalam masa jabatan bupati dan wakil bupati. Sedangkan tahun ini, merupakan akhir masa jabatan kepala daerah saat ini.
Selain itu, Pelabuhan Kenyamukan juga telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu tol laut. Maka itu harus terselesaikan akhir tahun ini. Jika tidak, status tol laut bisa saja diberikan kepada daerah lainnya. (adv/yp)
