RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Meskipun telah beroperasi, Rumah Sakit (RS) Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih menghadapi kendala serius yang menghambat pelayanan. Salah satunya kekurangan tenaga medis, yakni dokter spesialis.
Kondisi ini menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Shabaruddin. Ia mengaku bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kini sedang berupaya mencari solusi pendanaan. Pasalnya, akar permasalahan utamanya dinilai sama dengan masalah tenaga medis di daerah lain, yakni insentif dan gaji yang dinilai terlalu kecil.
“Makanya sampai sekarang masih kekurangan dokter spesialis. Alasannya, karena para dokter ini merasa gajinya atau TPP (tambahan penghasilan pegawai) tergolong kecil,” ungkapnya.
TPP yang dinilai kurang kompetitif itu, membuat dokter spesialis enggan datang atau bertugas lama di wilayah tersebut. Tentu hal ini berdampak langsung pada kualitas dan jenis layanan medis yang bisa diberikan kepada masyarakat Muara Bengkal dan sekitarnya.
“DPRD mengambil langkah aktif untuk mencari solusi peningkatan TPP bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis,” tuturnya.
Perjuangan utama adalah menemukan solusi, agar TPP dapat ditingkatkan tanpa melanggar regulasi yang sudah ada. Namun, ada kendala utama yang dihadapi, yakni batasan yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Makanya solusinya sedang diupayakan. Apakah nilai TPP bisa ditambah atau bagaimana. Yang penting mereka (dokter spesialis) menerima kesesuain yang tepat dan tidak melanggar aturan. Karena memang nggak boleh melampaui TPP-nya Sekda, itu alasan mereka,” ujar Politisi PKS tersebut.
Hingga kini, pemkab bersama tim teknis sedang mengkaji dan mencari sumber-sumber pendanaan alternatif yang dapat dialokasikan. Sebagai tambahan insentif bagi tenaga kesehatan, demi menarik dan mempertahankan para dokter spesialis di RS Muara Bengkal. (adv/rk)
