RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Focus Group Discussion (FDG) II pada sub kegiatan Rencana dan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), yang digelar pada 10 November lalu. Merupakan upaya Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kutai Timur (Kutim) dalam memaksimalkan keberadaan Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).
Bahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Noviari Noor memaparkan betapa pentingnya FGD tersebut digelar. Pihaknya ingin semua pihak memberikan saran dalam penyusunan RP2KPKPK tersebut.
“Sebagai upaya penyempurnaan. Makanya diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Termasuk perangkat setiap desa di Kutai Timur,” katanya.
Baca Juga :
Mengingat, semua pihak tersebut harus aktif dalam melaporkan kondisi pemukiman kumuh di wilayah masing-masing. Sehingga dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan program RP2KPKPK. Pihaknya tak ingin, setelah program disusun, justru ada yang mengadu.
“Makanya tujuan FGD itu agar masyarakat memahami cara pelaporan dan indikator-indikator yang masuk dalam perumahan dan permukiman kumuh,” jelasnya.
Sehingga apa yang telah direncanakan dapat diketahui. Apalagi kegiatan yang berlangsung secara online dan offline itu diikuti berbagai lintas regional. Seperti Balai Penyediaan Perumahan Kaltim II, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV, Badan Pertanahan Nasional, Dinas PUPR Provinsi Kaltim, KOTAKU Kutim, Bappeda Kaltim dan Balai Prasarana Permukiman Kaltim.
Adapun lintas sektor offline terdiri Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kutim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas PU Kutim, Dinas Sosial, BPBD Kutim, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kutim, Bappeda Kutim dan Disperkim Kutim.
Ada pula Pokja PKP yang terdiri dari unsur kecamatan, desa dan kelurahan. Sedangkan Forum PKP terdiri dari BUMN, BUMD, perusahaan, perbankan, perguruan tinggi, pengembangan perumahan, pakar bidang PKP dan undangan lainnya. (adv/rk)
