RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Sudirman Latief memberikan tanggapan atas Pandangan Umum fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Penyampaian tersebut dilakukan pada gelaran rapat Paripurna Ke-XXI DPRD Kutim, Masa Persidangan Ke-I tahun sidang 2024/2025 di ruang Sidang Utama, Kantor DPRD, Senin (25/11/2025).
Pada kesempatan itu, Sudirman mengapresiasi atas masukan dan catatan dari fraksi Keadilan Sejahtera mengenai percepatan tahapan penyampaian Rancangan APBD, demi pembahasan yang tidak tergesa-gesa dengan batas waktu pengesahan APBD.
“Pemerintah selalu berkoordinasi dengan pemerintah nasional terkait antisipasi permasalahan pada aplikasi SIPD-RI, yang sewaktu-waktu dapat down system,” katanya.
Kemudian, Sudirman menyampaikan beberapa masukan dari fraksi Keadilan Sejahtera.
“Masukan pertama adalah untuk lebih maksimal lagi menggali potensi daerah demi meningkatkan PAD yang masih bisa ditingkatkan. Potensi seperti perluasan pajak daerah dari izin usaha atau retribusi akan dioptimalkan,” ungkapnya.
Terkait belanja daerah, pada belanja operasi yang nilainya cukup besar akan diupayakan semaksimal mungkin, demi terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat.
“Untuk ke depan, pemerintah akan mengevaluasi kembali agar belanja daerah yang terdiri dari belanja modal dan belanja operasi bisa lebih berimbang atau proporsional,” ujar Sudirman.
Selanjutnya, pemerintah bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh fraksi Keadilan Sejahtera bahwa pembiayaan daerah kepada BUMD juga harus berorientasi pada pengembalian maksimal bagi pemerintah.
“Oleh karena itu, kami akan memaksimalkan tata kelola dan monitoring kepada BUMD yang menerima pembiayaan daerah,” lanjut Sudirman.
Terakhir, pemerintah akan memanfaatkan APBD dengan semaksimal mungkin. Sehingga masyarakat bisa menikmati haknya.
“Baik berupa pelayanan dasar maksimal, infrastruktur pendukung yang bisa meningkatkan perekonomian daerah, dan program nyata bagi masyarakat bisa berjalan lancer,” tutupnya. (adv/yp)
