RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pemkab Kutim terus berupaya memaksimalkan pelayanan listrik di kawasan pedalam hingga pesisir. Bahkan rela bekerja sama dengan pihak perusahaan agar layanan listrik dapat dinikmati seluruh desa di kabupaten ini.
Seperti di Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran. Pemkab menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pihak terkait. Di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, PT Bumi Mas Agro (BMA), PT PLN, dan PT Kayan Hydro Energy (KHE), Selasa (15/11/2022).
Sejauh ini, terdapat sembilan desa dari dua kecamatan tersebut yang memang belum menikmati layanan listrik. Tujuh desa ada di Sandaran dan dua di Sangkulirang. Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, rakor itu untuk menindaklanjuti permasalahan antara PT BMA dan PT KHE.
“Jadi, PT BMA ini sudah bersedia memanfaatkan excess power untuk dialirkan kepada warga. Tapi belum bisa direalisasikan, karena izin mendistribusikan listrik masih dimiliki PT KHE,” jelas Kasmidi didampingi Asisten II Sekkab Kutim Zubair.
Namun, sampai sekarang PT KHE justru tidak ada pergerakan. Sehingga layanan listrik pun belum dirasakan masyarakat. Kendati demikian, setelah rakor tersebut, Kasmidi memastikan bahwa PT KHE bersedia melepas izinnya.
“Jadi PT BMA dapat bekerja sama dengan PLN untuk merealisasikan hajat hidup masyarakat pesisir itu. Sekarang notulen rapat akan dibawa PT KHE kepada Kementerian ESDM. Karena kalau menunggu tanpa kepastian, kasian masyarakat di sembilan desa itu,” ungkapnya.
Sedangkan PT BMA, masih tetap berkomitmen untuk mengalirkan listriknya. Bahkan mereka sudah berkoordinasi dengan pihak PLN. Politikus Golkar itu berharap, agar pelaksanaan di lapangan dapat dilaksanakan lebih cepat.
“Ini bagian dari komunikasi yang baik. Semoga cepat terealisasi, agar masyarakat cepat menerima layanan listrik,” sebutnya.
Apalagi PT BMA menyediakan excess power hingga 1,2 megawatt, yang dapat mengaliri sembilan desa tersebut. Bahkan mereka sudah melakukan survey secara detail dengan kepala desa mengenai kebutuhan listrik setiap rumah.
“Semoga cepat direalisasikan,” harapnya.
Sementara itu, Bidang Perencanaan dan Distribusi PLN Induk Wilayah Kaltim, Diki memastikan saat ini pihaknya hanya perlu tahapan survey terhadap lokasi untuk penentuan batas mana saja yang akan diserahkan PT KHE.
“Semoga batas wilayah usaha cepat selesai. Sehingga semua desa dapat segera diberikan layanan listrik,” pungkasnya. (adv/rk)
