RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Perjuangan menurunkan prevalensi angka tengkes alias stunting di Kutim masih belum berujung. Apalagi, tahun ini belum ada gelagat persentase tersebut akan turun, seperti yang diamanatkan pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024.
Wakil Ketua DPRD Kutim Asti Mazar menegaskan, penanganan prevalensi stunting sepatutnya jadi prioritas Pemkab Kutim. Mengingat angka prevalensi stunting di Kutim masih tergolong tinggi.
“Dengan tenggat waktu yang tersisa, bisakah kita mencapai target itu (14 persen), Kalau saya ditanya, pasti optimis, selagi ada kemauan, pasti ada jalan,” ucap dia.
Dengan dukungan anggaran yang cukup besar oleh Kutim saat ini, Rp 9,1 triliun, pemkab seharusnya bisa memberi porsi alokasi lebih kepada instansi terkait. Dengan begitu, mereka bisa memaksimalkan berbagai program pencegahan dan penanggulangan stunting. Muaranya, angka prevalensi stunting di Kutim bisa ditekan.
“Semua itu tergantung niat, ya. Kami di DPRD akan terus mendorong pemerintah untuk menggencarkan upaya dan langkah kebijakan untuk terus menekan angka stunting. Bahkan kalau bisa sampai nol. Termasuk saat membahas anggaran, kami pasti support. Tidak hanya tentang stunting, tapi semua program yang dicanangkan pemerintah,” ungkap Asti.
Untuk diketahui, masalah penanganan stunting merupakan program nasional yang harus dimaksimalkan setiap daerah. Bahkan target 14 persen harus dapat direalisasikan hingga akhir tahun ini. Tak heran jika setiap pemerintahan di daerah terus mengucurkan anggaran untuk memastikan dapat memperoleh target yang ditetapkan pemerintah pusat itu. (adv/rk)
