RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Kondisi pelayanan kesehatan di pedalaman Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali disorot oleh jajaran legislatif, terutama terkait kelangkaan tenaga medis. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kutim Shabaruddin. Menurutnya, Puskesmas di Kecamatan Sandaran masih menghadapi kekurangan serius.
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan, penyebab utama minimnya pelayanan kesehatan adalah karena kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter. Selain itu, fasilitas prasarana Puskesmas juga masih minim, meskipun saat ini sedang dalam proses peningkatan.
Menanggapi kelangkaan dokter, pihaknya mendesak agar Pemkab Kutim mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan meningkatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).
“Kami mau TPP mereka (dokter) lebih baik atau lebih tinggi dari profesi-profesi lain,” ujar Shabaruddin.
Saat ini TPP para dokter, termasuk PNS dan PPPK, hampir sama dengan profesi lain di dinas-dinas non-kesehatan. Padahal, dokter adalah profesi langka dan sangat vital. Tuntutan peningkatan TPP ini merupakan keluhan utama yang disampaikan para dokter saat hearing dengan DPRD.
“Ini tuntutan sementara dan keluhan para dokter. TPP mereka sama saja dengan profesi-profesinya dinas-dinas lain, sedangkan dokter ini kan profesi langka,” tambahnya.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan tersebut menilai, kendala utama dalam mewujudkan TPP yang lebih tinggi, yaitu regulasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pasalnya intensif yang diberikan pada dokter tidak boleh lebih tinggi dari sekretaris kabupaten (sekkab).
“Itu masalahnya. Batasan ini menyebabkan banyak dokter, terutama dokter spesialis, merasa insentif yang diterima terlalu kecil. Akhirnya memilih pindah tugas ke luar daerah atau ke Jawa, di mana pendapatan mereka jauh lebih tinggi. Bahkan, dokter yang telah dibiayai daerah pun enggan kembali,” ungkapnya.
Pihaknya menyayangkan hal ini, mengingat APBD Kutim sudah besar dan wilayah ini termasuk daerah terpencil, yang seharusnya TPP-nya lebih tinggi dari kawasan lain. Pihaknya berharap, pemkab dapat memberikan solusi agar TPP dokter bisa dimaksimalkan.
“Terutama untuk memotivasi tenaga kesehatan mau bertugas di wilayah pedalaman,” pungkasnya. (adv/rk)
