RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Kerja sama yang belum padu antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan legislatif punya dampak negatif kepada pembangunan. Hal itu yang disoroti benar oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faisal Rachman.
Menurutnya, hal tersebut harus jadi atensi bagi kepala daerah, dalam hal ini, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. “Membangun sinergitas itu seperti di kalangan OPD, saat ini tidak terjadi,” ucapnya.
Dia mengambil contoh, ketika dalam rapat penting seperti rapat tertutup, beberapa kepala OPD, tidak hadir. Padahal klarifikasi dari pimpinan instansi sangat penting untuk menjawab semua pertanyaan. “Sebagai contoh, kepala Dinas PUPR yang kami panggil dua kali, tidak pernah hadir,” ungkap Faisal.
Padahal mereka ingin mendengar klarifikasi tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp 400 miliar di Dinas PUPR. “Kami dapat informasi ini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Jadi, ini anggaran yang dialokasikan dalam perencanaan, tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Ia juga meminta Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memberikan perhatian kepada OPD yang memiliki Silpa banyak, terutama Kepala ODP sebagai bentuk tanggung jawab.
“Mohon diatensi OPD-nya, terutama yang terlalu banyak Silpanya. Kami minta kepala dinasnya hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bagaimana mau bersinergi yang baik, jika seperti ini. Tentu cerminan kepemimpinan negatif yang enggan bersinergi. Padahal kami hanya melaksanakan fungsi pengawasan yang dibebankan dalam aturan perundang-undangan,” kata politikus PDIP tersebut. (adv/rk)
