RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) telah memaksimalkan pemutakhiran data pendidikan. Baik bagi jenjang TK/PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK se-kabupaten ini. Adapun yang berlangsung di SDN 08, Desa Tepian Makmur, SP8, Kecamatan Rantau Pulung, Ahad (12/3/2023). Merupakan kecamatan ke sembilan dari 18 kecamatan yang telah disambangi tim tersebut. Sehingga masih tersisa sembilan kecamatan lagi yang ditarget rampung tahun ini.
Kabid SMP Disdikbud Kutim Ilham mengatakan, program tersebut merupakan rancangan kepala Kadisdikbud Kutim Mulyono. Adapun kegiatan itu bertujuan untuk menetapkan satu konsep data pendidikan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan semua pihak yang bergelut di dunia pendidikan. Khususnya yang ada di kawasan Rantau Pulung. Tak heran, jika seluruh kepala sekolah (kepsek) tingkat SD hingga SMP pun dihadirkan. Tidak hanya bagi sekolah negeri, melainkan pula sekolah swasta.
“Kami hanya operator (orang-orang yang ada di Disdikbud). Pelaku inti bapak dan ibu yang ada di desa-desa,” katanya.
Adapun kebijakan, kata dia, tetap berada pada kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pihak legislatif. Sedangkan program tersebut, untuk menjalankan visi dan misi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakilnya Kasmidi Bulang, di dunia pendidikan dengan tujuh skala prioritas.
“Pemberian baju seragam siswa secara gratis, seragam kepada guru negeri dan swasta dan beasiswa,” jelasnya.
Termasuk peningkatan biaya operasional sekolah daerah (Bosda) yang sedang berjalan dan SK-nya sedang berproses. Selain itu, ada pula peningkatan insentif, sarana dan prasarana pendidikan serta akreditasi sekolah.
“Pemuktahiran data ini untuk memaksimalkan berlangsungnya sekolah. Untuk mengetahui proses belajar mengajar berjalan maksimal. Ini juga menjadi catatan penting. Termasuk kebutuhan SMA di SP8. Apalagi penduduknya termasuk paling banyak se-Kecamatan Rantau Pulung,” ungkapnya.
Adapun beberapa usulan telah disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Rantau Pulung, Sahabuddin. Dia meminta, agar bantuan yang diberikan lebih merata. Baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Sebab, ada sekolah swasta yang ternyata tidak memiliki mebeler.
“Barangkali sekolah negeri bisa menghibahkan mebeler kepada sekolah swasta,” harapnya.
Dia juga berharap, Disdikbud mengalokasikan anggaran untuk membangun SMA atau SMK di kawasan SP8. Sebab sangat memadai untuk dibangun. Mengingat jumlah anak bersekolah sangat banyak.
“Warga di sini merasa malu kalau anaknya tidak sarjana. Meskipun kategori warga tidak mampu, tapi kami menganggap pendidikan adalah yang utama bagi anak. Makanya di sini banyak yang kuliah di luar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tepian Makmur Suharto mengapresiasi dengan pelaksanaan pemutakhiran data pendidikan tersebut. Dengan banyaknya murid di SD 08 yang ruang kelasnya kepenuhan disebabkan minimnya fasilitas penunjangnya, pihaknya pun meminta Disdikbud memfasilitasi pembangunan gedung baru atau menambah ruang kelas baru (RKB).
“Mau tidak mau harus bertingkat, karena sekolah ini tidak punya lahan. Tapi kami sangat berharap ada penambahan ruang kelas baru,” harapnya.
Baca Juga: Titik Jalan Rusak di Poros Sangatta-Rantau Pulung Makin Banyak
Dia juga sangat mendukung dengan adanya SMA atau SMK di SP8. Kalau membangun SMP baru, pihaknya tidak mendukung. Sebab pihaknya ingin MTS yang ada lebih baik dikembangkan. Pihaknya tak ingin ada persaingan di dunia pendidikan antara sekolah swasta dan negeri.
“Tapi, kami berharap SMA/SMK dibangun di sini,” sebutnya.
Adapun Kepsek SDN 08 Busrani tak menampik bahwa sekolah yang dipimpinnya telah penuh. Terdapat sekira 220 pelajar bersekolah di sana. Sedangkan masing-masing kelas diisi 40 murid.
“Ruang belajar semuanya sembilan, yang bisa digunakan delapan. Makanya masih kurang tiga kelas untuk siswa agama kristen dan hindu. Termasuk laboratorium dan mushalla,” akunya.
Menanggapi hal tersebut, Ilham menyebutkan bahwa susunan sekolah negeri dan swasta memang berbeda. Termasuk yang berciri khusus. Namun pihaknya mempersilakan jika memang ingin mendirikan. Tapi, perizinan sekolah swasta tidak seperti dulu.
Baca Juga: Dua Hari Pengintaian, Tim LKK Kutim Buat Monster Ganas Tak Berkutik
“Sekarsng lebih selektif memberikan izin sekolah swasta. Kalau setahun dua tahun beroperasi kemudian ditutup itu tidak bagus. Itu yang jadi pertimbangannya,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, serapan dana alokasi khusus (DAK) di jenjang SMP serapan terbanyak berada di SMPN 1 Rantau Pulung. Dia menerangkan, semua sekolah berpeluang memperoleh DAK tersebut. Namun dia meminta agar pihak kepala sekolah menyelesaikan data dapodik dengan cepat dan tepat.
“Apalagi per 31 Maret data dapodik harus benar. Kan akan ditarik Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk menjadi DAK. Seperti yang diterima SMPN 1. Makanya form PUPR Kutim harus diisi,” paparnya.
Sedangkan untuk APBD Kutim, dianggapnya sangat terbatas. Apalagi terdapat alokasi untuk gaji dan insentif. Namun jika kerusakannya ringan, akan didanai melalui dana BOS.
“Contohnya, tiba-tiba ada atap terkelupas karena angin atau keran bocor dan lainnya. Langsung didanai dengan dana BOS. Jangan nunggu APBD. Kalau rusak sedang dan berat, baru tunggu APBD,” jelasnya.
“Makanya kami menyambangi langsung sekolah-sekolah. Dari TK hingga SMP. Karena kami tidak hanya mengukur, tapi juga memeriksa keabsahan surat tanah atau hibahnya. Itu salah satu indikator menerima DAK,” tutupnya. (rk)
