RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun 2023, pada gelaran rapat paripurna ke-27 masa sidang III, Kamis (13/6/2024).
Sekretaris Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Maswar, memberikan catatan dan masukan terhadap kinerja APBD 2023. Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan realisasi sangat besar namun rasio persentase realisasi PAD masih 41 persen.
“Ini menunjukkan masih belum tercapainya target. Sehingga masih terdapat kendala dalam penyerapan PAD. Maka kami mohon, untuk jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya, dapat dilakukan optimalisasi perhitungan pemantauan dan evaluasi. Termasuk peningkatan target realisasinya,” sebutnya.
Selain itu, dalam realisasi belanja modal pihaknya memberikan catatan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik. Pihaknya meminta, agar setiap melaksanakan kegiatan pengawasan hendaknya dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh.
“Baik kuantitas dan kualitasnya sesuai standar. Sehingga memberikan hasil akhir yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Salah satunya dalam pelaksanaan program lanjutan multi years contract (MYC), yang sedang berjalan. Hendaknya dapat dilakukan akselerasi atau percepatan penyelesaian infrastruktur, sesuai dengan skema yang telah disetujui dan ditetapkan.
“Sehingga dalam hal ini hambatan atau kendala teknis harus dapat dipetakan. Kemudian segera ditentukan alternatif solusinya,” pungkasnya. (adv/yp)
