RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-XIX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025. Rapat tersebut mengagendakan Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi dan dihadiri 21 anggota DPRD, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur, Ade Achmad Yulkafilah, serta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Timur.
APBD merupakan instrumen kebijakan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah, untuk menjalankan fungsi dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian. Termasuk menjalankan produk pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah.
“Proses penyusunan APBD dilakukan dengan tahapan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap KUA dan PPAS, serta telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan,” ucap Ketua DPRD Kutim Jimmi, saat memimpin rapat, Kamis (21/11/2024).
Lebih lanjut, Jimmi mengatakan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas raperda dengan DPRD, hingga tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025.
“Penyampaian raperda tentang APBD beserta perihalnya kepada DPRD disertai dengan nota keuangan, merupakan dokumen pendukung yang disampaikan sebagai rangkaian proses pembahasan APBD,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu tahun anggaran berakhir. (adv/yp)
