RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Keputusan menghapuskan tenaga honorer pada November mendatang, nampaknya mengundang keprihatinan banyak pihak. Terutama terhadap nasib tenaga honorer yang sampai saat ini masih diandalkan setiap daerah di Indonesia.
“Nasib mereka belum jelas setelah wacana penghapusan tenaga honorer. Apalagi akan diberlakukan pada November tahun ini,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Basti Sanggalangi.
Padahal, kata dia, keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk menjawab pemaksimalan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh ini, mereka berperan sebagai ujung tombak untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar berjalan dengan baik.
“Tentu perannya sangat vital. Sangat disayangkan kalau harus dihapuskan. Harus ada solusi bagi mereka (tenaga honorer),” ucap politikus PAN itu.
Dia mengakui, pihaknya sudah beberapa kali bersurat untuk menjadwalkan kunjungan ke Kementrian Pendayaguaan Aparaturs Negara dan Repormasi Birokrasi (Menpan-RB).
“Kami berencana membuka ruang diskusi. Termasuk memberikan masukan dan menjelaskan kondisi daerah yang masih sangat bergantung dengan tenaga honorer. Tapi kementerian belum bisa mengagendakan,” bebernya.
Apabila pertemuan itu terjadi, dipastikannya pihaknya akan mendorong agar seluruh tenaga honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Jika memungkinkan bisa diangkat menjadi PNS (pegawai negeri sipil),” harapnya.
Pasalnya, tenaga honorer berperan besar dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Maka sudah selayaknya para tenaga honorer diberikan apresiasi yang layak.
“Sebagai wujud perhatian dan penghargaan pemerintah kepada tenaga honorer ini. Ingat, jumlah mereka di setiap daerah mencapai ribuan. Bahkan ada daerah yang jumlah tenaga honorernya mencapai belasan ribu,” tutupnya. (adv/rk)
