Baca Juga :
RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali melakukan penyegaran di jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat eselon II. Sebanyak enam pejabat dilantik oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman pada Rabu (17/12/2025) pagi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut berdasarkan hasil asesmen, yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beberapa waktu lalu. Terutama untuk mengisi kursi pimpinan di enam Perangkat Daerah yakni, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Sekretariat Dewan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda, serta Disbun.
Dalam kesempatan itu juga dirangkai dengan pelantikan 4 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Kutim yakni 3 Ahli Madya dan 1 Auditor Ahli Utama yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati nomor 800.1.3.3/465/BKPSDM-MUT Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatanpns Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.
Adapun pejabat yang akan mengisi posisi tersebut yakni dr Yuwana Kurniawati sebagai Kepala Dinkes, Januar Bayu Irawan Kepala Bappeda, Trisno menjabat sebagai Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Sekretaris Dewan di amanah kan kepada Zaenudin, Arif Nurwahyuni akan mengisi posisi Kepala Dinas Perkebunan dan Tabrani menjabat Kepala Dinas PUPR.
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menegaskan bahwa jabatan bukanlah sekadar kedudukan atau penghargaan, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saudara-saudara yang dilantik hari ini adalah orang- orang terpilih, yang dipercaya untuk mengemban tugas strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil, “ujarnya.
Pelantikan ini, sambung Bupati Ardiansyah harus dimaknai sebagai awal dari pengabdian baru. Dimana saat kita tengah menghadapi tantangan besar: tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, perkembangan teknologi yang cepat, serta kebutuhan akan birokrasi yang adaptif dan responsif.
“Sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, saudara dituntut untuk mampu menjadi motor penggerak organisasi, membangun sinergi lintas sektor, serta memastikan kebijakan Kepala daerah berjalan efektif,” tegas Bupati Ardiansyah.
Sementara pejabat fungsional, saudara adalah tulang punggung profesionalisme birokrasi, yang bekerja dengan keahlian spesifik untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
Saya berharap saudara-saudara dapat Menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap Langkah, Meningkatkan kompetensi dan inovasi, sehingga pelayanan publik semakin cepat, tepat, dan transparan, Membangun budaya kerja kolaboratif, karena
keberhasilan tidak ditentukan oleh satu orang, melainkan oleh kerja tim yang solid, Mengutamakan kepentingan masyarakat, sebab tujuan utama birokrasi adalah menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Kutai Timur.
“Ingatlah, masyarakat menilai kita bukan dari kata-kata, melainkan dari hasil kerja nyata. Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa aparatur Kutai Timur mampu bekerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan, ” pesan Bupati Ardiansyah. (rk)
