RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Persoalan inflasi bahan pokok memang menjadi momok di daerah, namun untuk Kutim masih tahap normal dan bisa dikendalikan. Untuk itu, hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman usai mengikuti Rapat Vidcon Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diikuti juga oleh kepala daerah seluruh Indonesia di Ruang Rapat Kantor Diskominfo-Persik Kutim, Senin (28/11/2022).
“Hal ini berdasarkan dari data-data dinas, baik itu Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan lainnya, jadi inflasi di Kutim masih bisa dikendalikan. Kecuali satu komoditi saja mulai cabe merah, keriting hingga merah besar. Itulah yang masih tinggi,” ujar orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut.
Untuk minyak goreng, sambung Ardiansyah, belum bisa dipublish sebab ada kesalahan data. Sementara untuk yang lain masih cukup bagus. Termasuk telor masih stabil, daging bahkan masih bisa dikoordinasikan daerah lain. Akan tetapi harga tetap stabil. Sementara terkait rapat pengendalian inflasi bersama Mendagri, ia menyampaikan beberapa daerah di Kaltim tak termasuk dalam inflasi tertinggi juga bukan yang terendah, berdasarkan informasi dari Kemendagri. Namun, untuk Kutai Barat (Kubar) termasuk yang tertinggi mengalami inflasi.
Baca Juga :
“Untuk Kutim, alhamdulillah bukan yang termasuk yang dibicarakan dalam rapat itu,” kata Ardiansyah didampingi Kajari Kutim Henriyadi, Kadistanak Dyah Ratnaningrum, Kadiskop Darsafani, Kepala Bappeda Noviari, Kadis PU M Muhir dan didampingi perwakilan beberapa OPD terkait.
Disisi lain, ia menyampaikan saat ini masih menitikberatkan kepada Dinas Ketahanan Pangan karena merupakan sumbernya. Ia pun lantas memerintahkan Distanak berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengintervensi program-program ke masyarakat.
“Misalnya, karena inflasi di komoditi cabe tinggi. Mengajak masyarakat untuk menanam cabe dan sayur. Karena barang itu sangat murah saja, harganya pun cuman puluhan ribu. Itu harus ditebarkan kepada masyarakat dan masyarakat untuk melakukan hal tersebut,” urainya.
Sayangnya, ia mengakui instruksi itu baru diarahkan awal Oktober. Sehingga kemungkinan besar program ini bakal terlihat pada awal Januari 2023. Ia berharap semoga bisa berjalan dengan baik. (adv/rk)
