RUANGKALTIM.COM, KUTIM – APBD Murni 2023 dipastikan alami kenaikan yang signifikan. Bahkan diproyeksi mencapai Rp 5 triliun lebih. Hal ini tentu menjadi perhatian semua pihak. Terutama untuk memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kutim Abdi Firdaus. Dia pun meminta agar alokasi pembangunan infrastruktur tahun depan dapat ditingkatkan. Sehingga pembangunan bisa lebih dimaksimalkan.
“Terutama untuk pembangunan jalan. Baik jalan pemukiman dan jalan untuk usaha pertanian,” kata politikus Demokrat itu.
Menueurnya, yang patut menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan yang sangat bersentuhan dengan masyarakat. Di antaranya jalan usaha tani, yang sampai sekarang masih menjadi hambatan para petani untuk memaksimalkan hasil panennya.
“Banyak kawasan yang petaninya masih kesulitan. Seperti Kecamatan Rantau Pulung dan Kecamatan Bengalon,” bebernya.
Dia pun berharap, itu menjadi perhatian pemeritnah. Apalagi sekarang pemerintah sedang fokus meningkatkan hasil dari sektor pertanian. Namun, tentu harus memerhatikan aksesnya.
“Apalagi pembangunan infrastruktur masih prioritas. Terutama infrastruktur jalan di kecamatan pedalaman. Pemerintah harus lebih serius lagi,” imbuhnya.
Dia sangat menyayangkan, apabila alokasi anggaran yang besar tidak didukung dengan serapan yang maksimal. Meskipun saat ini sedang proses, tapi dia menyaranakan agar lebih dimaksimalkan lagi.
“Fasilitas umum di pedesaan dan pelosok-pelosok sana harus ditingkatkan. Sehingga pembangunan lebih merata,” pintanya.
Sedangkan akses jalan yang baik, kata dia, akan memengaruhi harga bahan pokok hingga di pedalaman. Terutama hasil panen para petani, yang cenderung mahal lantaran aksesnya yang sulit.
“Kalau jalan usaha tani bagus, tentu harga bisa ditekan. Apalagi tidak sedikit petani di pedalaman yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak,” ungkapnya.
“Kalau akses sulit, hasil panen banyak yang busuk. Kan tidak bisa dibawa keluar. Apalagi kalau kondisinya becek setelah hujan. Maka akses semakin sulit. Ini alasan kenapa pemerintah harus memerhatikan,” pungkasnya. (adv/rk)
