RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Penanganan masalah kemiskinan menjadi salah satu fokus prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Tidak hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial semata, Pemkab Kutim berkomitmen melakukan pendekatan secara menyeluruh dan komprehensif untuk menyelesaikan akar persoalan kemiskinan di tengah masyarakat.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur tercatat berada pada angka 8,07%. Angka tersebut menjadi pijakan serta tolok ukur penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperkuat program-program pengentasan kemiskinan secara lebih presisi, terarah, dan berbasis data yang akurat.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Kutim telah merancang penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, angka kemiskinan ditargetkan melandai pada kisaran 7,60% hingga 7,95%.
Target tersebut akan terus ditekan secara konsisten hingga mencapai kisaran 7,00% sampai 7,50% pada rancangan RKPD Tahun 2027 mendatang.
“Kita menargetkan tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 7,00 sampai dengan 7,50%,” ujarnya.
Ardiansyah menegaskan bahwa untuk menekan angka kemiskinan hingga menyentuh target tersebut, pola penanganan yang dilakukan harus menyasar langsung penyebab utama masalah di lapangan. Masyarakat kurang mampu harus dibantu tidak hanya dari segi jaminan sosial jangka pendek, melainkan melalui pemenuhan akses penuh terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah daerah terus mengintervensi sektor pendidikan, jaminan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan usaha, pelatihan keterampilan kerja, ketahanan pangan, perumahan yang layak, hingga pembangunan infrastruktur dasar permukiman. Melalui strategi integratif ini, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan memiliki daya bangkit yang kuat, lebih produktif, dan mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.
“Untuk itu, penanganan kemiskinan tidak boleh dilakukan hanya melalui bantuan sosial. Kita harus menyelesaikan akar persoalannya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dibantu untuk bertahan, tetapi juga didorong agar mampu bangkit, produktif, dan mandiri,” tegasnya. (adv/yp)
