RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pergulatan dalam pembahasan usulan proyek kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), semakin intensif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman menyuarakan pentingnya fokus pembangunan di wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Sandaran, yang dinilai masih tertinggal dalam hal infrastruktur.
Perwakilan dapil 5 itu mengajukan enam paket proyek strategis, yang diusulkan masuk dalam skema MYC periode 2026–2028. “Enam usulan ini terdiri dari lima ruas jalan dan satu proyek pelabuhan,” ucap Sulaiman.
Ia mengatakan, pelabuhan di wilayah pesisir dan jalan tembus kunci konektivitas. Bahkan dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Usulan utama yang menjadi sorotan adalah proyek konektivitas dan logistic. Di antaranya Jalan Tembus Tanjung Mangkaliat–Tanjung Manis. Proyek ini merupakan usulan jalan utama yang membentang dari Tanjung Mangkaliat hingga ke ujung Tanjung Manis.
“Ruas jalan ini sangat penting untuk membuka kawasan terisolasi di wilayah Pesisir Timur Kutim. Karena selama ini masih mengandalkan transportasi laut,” kata Politikus Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi D tersebut menekankan bahwa Kecamatan Sandaran adalah satu-satunya wilayah yang seluruh batas depannya berhadapan dengan lautan. Kondisi ini menjadikan pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan yang sangat ironis jika tidak dipenuhi.
“Lokasi pelabuhan diusulkan berada di muara sungai Desa Manubar. Sehingga kewenangan pembangunan dan pengelolaannya tetap berada di ranah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan tidak terbentur regulasi provinsi,” ujarnya.
Usulan enam proyek ini merupakan bagian dari 32 paket proyek MYC yang diajukan Pemkab Kutim secara keseluruhan. Dirinya mengakui adanya tantangan besar, terutama melihat proyeksi penurunan kemampuan fiskal daerah hingga 2028.
Meskipun demikian, sebagai perwakilan rakyat, dia menegaskan sikap optimistis dan berharap usulan ini harus terpenuhi demi mengejar ketertinggalan Sandaran dari kecamatan lain.
“Harapan saya ya sebagai perwakilan rakyat dan perwakilan dapil 5, harus terpenuhi. Ya minimal sampai di 2028. Karena ada beberapa dewan yang meminta keadilan setiap kecamatan harus ada. Tapi kan namanya kebutuhan pembangunan tidak seperti itu, kita tahu Sandaran tertinggal dan harus mengejar ketertinggalan itu,” pungkasnya. (adv/rk)
