RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Kabupaten Kutai Timur sampai saat ini masih bergantung pada dana transfer dari pusat, yang membuat keuangan daerah menjadi kurang stabil dan sulit berkembang secara mandiri.
Untuk itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Jimmi, mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), agar daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersifat fluktuatif.
“Pemerintah perlu mencari terobosan, dengan mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” ujarnya.
Politikus PKS itu berharap, pemkab dapat mengoptimalkan berbagai wajib pajak baru di berbagai sektor. Dengan kata lain, hal ini tentu akan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan PAD.
“Kita berharap banyak tumbuh wajib pajak lainnya yang mungkin bisa menambah pendapatan asli daerah,” kata Jimmi.
Selain itu, ia menilai masih banyak ruang untuk memperkuat penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Ia juga menyoroti sektor parkir yang merupakan salah satu sumber pendapatan dengan potensi cukup besar, namun belum dikelola dengan efektif.
“Kita mendorong terutama parkiran, dan kita harap usaha pengumpulan jasa parkiran itu dimaksimalkan retribusinya,” imbaunya.
Menurutnya, penataan dan pengawasan parkir perlu diperkuat agar pendapatan dari sektor tersebut bisa memberikan kontribusi nyata bagi PAD.
Selain itu, DPRD juga mendukung langkah pemerintah untuk memperluas basis wajib pajak baru melalui sektor jasa, perdagangan, dan hiburan yang terus berkembang di Kutim. (adv/rk)
