RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Geliat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) begitu lambat dari sisi penyerapan pendapatan asli daerah (PAD). Itu tergambar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kutim Murni 2024. Meski nilainya tergolong besar, PAD tidak banyak memberi sumbangan.
PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di wilayahnya. Pemungutannya pun dilandaskan pada undang–undang. PAD juga menjadi pertimbangan kepada pemerintah pusat untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi di wilayah administrasi tertentu sebagai wujud dari desentralisasi.
Hal tersebut kemudian menjadi atensi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim David Rante. Menukil dari kondisi tersebut, menurutnya sudah sepatutnya Pemkab Kutim agar dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan PAD ke depannya.
“Karena kemarin itu (nilai penyumbang terbesar) hanya profit sharing, jadi potensinya itu sama saja dari tahun ke tahun. PAD juga kan secara langsung memenuhi hak-hak pemerintah dan kewajiban masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga :
David mengatakan bahwa pihaknya juga telah mendorong percepatan pembangunan. Salah satunya terkait program kontrak tahun jamak alias multi-years contract (MYC) di Pelabuhan Kenyamukan.
“Kami dorong itu agar dipercepat pelaksanaannya, karena disitu banyak sumber-sumber PAD yang bisa kita tarik dan kita lakukan. Namun, kita tahu sendiri proyek itu belum selesai, padahal anggarannya sudah disiapkan,” lanjut David.
Perlu diketahui, merujuk pada Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk mengawal hal tersebut bisa berjalan lancar, pihaknya akan mengawasi kinerja pemerintah, sesuai tupoksi mereka, agar ada gerakan nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya. “Kami pasti mengupayakan hal tersebut, ini demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat Kutim,” tuntas politikus Partai Gerindra itu. (adv/rk)
