RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pada era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perencanaan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah. Namun, seringkali terjadi permasalahan yang menghambat proses pembangunan tersebut. Maka itu, perlu adanya peningkatan mekanisme dari pemerintah dalam mengakomodir masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusuf Silambi. Dia menilai, upaya tersebut dilakukan untuk mencegah permasalahan yang menghambat proses pembangunan daerah. Terutama di wilayah Kabupaten Kutim.
“Artinya, pemerintah harus meningkatkan sistem dan prosedur dalam mengakomodir masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembangunan di lapangan dapat diatasi,” katanya.
Politikus PDIP itu menyebut, keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sayangnya, seringkali ada beberapa kelompok masyarakat yang membatasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kita ambil contoh dalam pembangunan Pelabuhan Kenyamukan saat ini. Ketika semuanya sudah siap, baik dari sisi anggaran maupun kontraktor pelaksana. Tapi yang menjadi kendalanya ada pada masyarakat. Karena ada yang setuju dan tidak,” ungkapnya.
Dia mengaku pihaknya sudah mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi kendala tersebut. Bahkan pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan pihak terkait. Termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
“Sehingga bisa mengambil langkah konkret.Tapi pada kenyataannya, semua itu kembali lagi kepada masyarakat,” sebutnya.
Disinggung adanya keterlibatan mafia-mafia anggaran dalam perencanaan tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Meski begitu, dia menganggap itu bukan mafia anggaran. Melainkan proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Karena bersifat general, jadi kita tidak bisa menuduh siapapun. Mungkin saja pemerintah maupun masyarakat sendiri,” tutupnya. (adv/yp)
