RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pandangan umum setiap fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terkait penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024, kembali disampaikan dalam rapat paripurna, Kamis (9/11/2023).
Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar Bulang, memimpin rapat tersebut. Adapun pandangan umum lebih dulu disampaikan Fraksi PDIP, melalui Siang Geah. Dia menyampaikan, dengan semangat tema pembangunan penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah yang diusung pemerintah.
Menurutnya, tema tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi ekonomi dan berinvestasi dalam aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Seiring dengan fokus pada sektor pertanian, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bagaimana pertanian berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi daerah.
“Sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan,” ucapnya.
Adapun Fraksi Demokrat, disampaikan oleh Abdi Firdaus. Pihaknya meminta agar pemerintah segera mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dasar. Baik jalan, listrik dan air bersih. Termasuk sarana dan prasarana Pendidikan, kesehatan hingga memaksimalkan aset dan semua potensi pariwisata. Apalagi dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
“Sekarang Kutim didukung anggaran yang sangat memadai. Makanya harus dapat dimaksimalkan,” imbuhnya.
Adapun Fraksi PPP disampaikan Son Hatta. Pihaknya tak bisa menahan untuk memberikan apresiasi atas capaian penambahan pendapatan daerah. Terutama di beberapa sektor unggulan seperti pertambangan. Kendati demikian, pihaknya juga berpesan agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat yang tertuang dalam tema-tema pembangunan tahun ini.
“Kan harus sesuai dengan tema yang ditetapkan (Penguatan Struktur Ekonomi guna mendukung Perekonomian Daerah),” tegasnya.
Sedangkan Fraksi NasDem yang disampaikan Kajang Lahang, mengharapkan sektor pendidikan diberikan perhatian lebih. Sehingga tidak lagi menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan di kabupaten ini. Pihaknya juga meminta agar pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah bisa dipercepat realisasinya.
“Termasuk keadilan sosial dan pembukaan aksesibilitas ekonomi pedesaan. Investasi di Kutai Timur didominasi di Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun dan Kaliorang. Sedangkan kecamatan lainnya menjadi daerah minim investasi. Dampak yang dirasakan adalah minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka dan tingginya angka kemiskinan,” tuturnya.
Adapun Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya disampaikan Sobirin Bagus. Pihaknya meminta kepada pemerintah agar pelaksanaan APBD 2024 dapat membuat program prioritas. Di antaranya yang berkaitan dengan penurunan angka stunting, sarana dan prasarana pendidikan termasuk pemenuhan hak-hak tenaga pendidik.
“Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, hendaknya pemerintah mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya,” paparnya.
Sedangkan Fraksi Golkar disampaikan Adi Sutianto. Pihaknya menekankan kepada pemerintah untuk mengedepankan program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum. Apalagi didukung anggaran memadai dan dapat direalisasikan sesuai target tahun depan. Selain itu, terdapat program prioritas dan strategis yang harus didorong akselerasi target pencapaiannya oleh semua stakeholder.
“Salah satunya percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan. Kalau pelabuhan sudah beroperasi sesuai target 2024, maka berdampak signifikan terhadap perekonomian,” terangnya.
Adapun Fraksi Amanat Keadilan Berkarya disampaikan Jimmy. Dia meminta kepada pemerintah terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga bisa menjadi daerah otonom yang dapat melakukan pembiayaan pembangunan bersumber dari PAD secara maksimal dalam memacu pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB).
“Pemerintah harus mengurangi belanja perjalanan dinas yang tidak penting. Sehingga diarahkan pada hal-hal produktif,” ujarnya. (adv/rk)
