Baca Juga :
RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Semakin ke sini, pemilihan umum (pemilu) serentak semakin dekat digelar. Terutama pemilihan legislatif (pileg), yang pelaksanaannya Februari 2024 mendatang. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan pemilu pun harus cepat dirampungkan.
Salah satunya adalah validasi data kependudukan yang melibatkan seluruh elemen terkait. Baik tingkat kecamatan, desa hingga RT, harus dimaksimalkan. Mengingat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).
“Koordinasi harus ditingkatkan. Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) mesti memaksimalkan waktu tersisa,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan.
Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga diminta langsung ke lapangan. Untuk memastikan data terbaru di masyarakat. Terutama jika ada yang pindah atau meninggal. Sehingga dapat dijadikan daftar pemilih tetap (DPT), setelah benar-benar valid dan update di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia menilai, validasi data kependudukan terbaru dapat harus benar-benar direalisasikan. Sehingga jumlah DPT kerap menjadi polemik setiap gelaran pesta demokrasi tidak lagi menjadi permasalahan. Terutama untuk menghindari adanya protes pada kondisi tertentu.
“Kan kalau meninggal atau pindah domisili tidak memiliki hak suara lagi. Hal ini jangan sampai terjadi. Tentu akan menyebabkan permasalahan. Makanya koordinasi harus ditingkatkan hingga tingkat RT,” imbuhnya.
Meski begitu, dia mengaku terbuka dengan pihak OPD tersebut. Bahkan dirinya menyarankan pihak OPD menyampaikan langsung kepada pihak legislatif jika membutuhkan dukungan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan tersebut.
“Kami bersedia mengalokasikan jika memang menjadi prioritas dan dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (adv/rk)
