RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Memiliki 18 kecamatan dan luasannya sama dengan gabungan Provinsi Banten dan Jawa Barat (Jabar), pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai belum merata hingga kawasan pedalaman.
Tak heran jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yuli Sa’pang meminta kepada Pemkab Kutim untuk fokus mengejar ketertinggalan pembangunan di bidang infrastruktur dasar.
“Seperti jalan penghubung antar desa hingga kecamatan, yang menjadi salah satu permasalahan utama,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Tidak itu saja, pemkab juga diminta melanjutkan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Mengingat dengan beroperasi pelabuhan itu, memiliki potensi yang sangat besar terhadap perekonomian kabupaten ini.
“Karena dengan beroperasi Pelabuhan Kenyamukan, akan semakin membuka Kutim dari daerah lain. Distribusi pun menjadi lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Apalagi Pemkab Kutim telah mengalokasikan Rp 120 miliar untuk memaksimalkan pembangunan pelabuhan tersebut, melalui program multi years contract (MYC).
“Makanya saya optimis dapat diselesaikan sesuai target. Saya akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan konsentrasi di berbagai program pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Kutim,” akunya.
Seharusnya, kata dia, program MYC sudah dijalankan lebih awal. Mengingat program yang dijalankan memiliki alokasi anggaran yang sangat besar. Sedangkan hingga kini, kegiatan tidak juga dijalankan.
“Jangan sampai malah menjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), seperti tahun lalu. Kan nilai silpa tahun lalu lebih Rp 1 triliun,” terangnya.
Organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten ini pun diminta memaksimalkan pelaksanaan anggaran di segala sektor.
“Terutama terhadap pelayanan, karena menjadi titik terpenting untuk memenuhi harapan seluruh masyarakat,” pungkasnya. (adv/so)
