RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur terus mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Tingginya angka ATS selama ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rapor merah pendidikan daerah, di samping tantangan klasik terkait pemenuhan sarana prasarana serta pemerataan tenaga pendidik di 18 wilayah kecamatan.
Sekretaris Disdikbud Kutai Timur, Akhmad Ashari, mengungkapkan bahwa tren jumlah ATS di Bumi Etam menunjukkan penurunan yang positif. Jika pada tahun sebelumnya angka tercatat menyentuh sekitar 13.000 jiwa, tahun ini jumlahnya melandai menjadi sekitar 10.000 jiwa. Artinya, terdapat pengurangan signifikan hingga 3.000 anak yang berhasil diidentifikasi.
Kendati demikian, Ashari menjelaskan bahwa angka statistik ATS tersebut tidak sepenuhnya murni menggambarkan kondisi riil di lapangan. Sebagian besar persoalan justru berakar dari masalah administrasi kependudukan, yakni minimnya pemutakhiran Kartu Keluarga (KK) oleh masyarakat.
“Sebenarnya ATS ini tidak murni real begitu. Karena ATS ini terkait juga dengan update KK. Misalnya anak-anak ini sudah lulus SD, dia naik ke SMP, seharusnya dia update. Ini juga bagian penyumbang ATS, sehingga dianggap dia enggak sekolah SMP,” jelas Ashari.
Baca Juga :
Ia menambahkan, kategori Anak Tidak Sekolah secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yakni anak yang memang berhenti di tengah jalan atau anak yang sejak awal tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Guna membedakan data administratif dengan fakta di lapangan, pihak Disdikbud mengambil langkah taktis dengan mengoptimalkan peran para operator tingkat desa.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis (Bimtek) bagi para operator desa serta koordinasi masif hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), kepala desa, dan camat. Pemerintah mengimbau seluruh jajaran aparatur kewilayahan untuk aktif turun tangan mendata anak-anak yang benar-benar tidak bersekolah di lingkungan masing-masing.
“Kami juga sudah koordinasi ke mereka, untuk menekan ATS ini dari bawah,”lanjut Ashari.
Bagi anak-anak yang terkendala untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur formal, pemerintah daerah telah menyiapkan solusi alternatif berupa jalur pendidikan nonformal, seperti program kejar Paket A, B, dan C. Melalui validasi data yang semakin akurat dan sinergi lintas sektor ini, Disdikbud Kutim optimis kualitas rapor pendidikan daerah dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan. (adv/yp)
