RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), yang terpilih di daerah pemilihan (dapil) 5, Sayid Umar menegaskan komitmennya untuk membuka keterisolasian wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Sandaran dan sekitarnya.
Saat ini, kata dia, kondisi infrastruktur yang minim memaksa warga Sandaran dan Tanjung Mangkalihat harus melintas melalui Kabupaten Berau untuk bepergian. Hal ini sebuah ironi bagi dua desa yang dinilai masih termarjinalkan. DPRD sebenarnya telah mengusulkan lima akses jalan prioritas untuk masuk dalam skema multi years contract (MYC).
Jalur-jalur ini dirancang agar wilayah pesisir Kutim bisa terhubung sepenuhnya, tanpa harus memutar lewat kabupaten tetangga. Rute prioritas tersebut meliputi pembukaan akses Pridan – Tanjung Manis, Jalan Rimba Hijau – Sandaran, dan Jalan Seriung – Sandaran.
Baca Juga :
“Proyek-proyek di zona 5, Kaliorang dan Sandaran ini terpaksa ditunda ke Tahap II (2028-2029),” jelas Sayid Umar.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, alasan penundaan tersebut adalah masalah administrasi teknis, yakni proyek belum memiliki feasibility study (FS) atau studi kelayakan.
“Tanpa FS, proyek berisiko mengalami pembengkakan anggaran di tengah jalan, terutama terkait sengketa lahan (milik warga atau perusahaan),” ujarnya.
Berbeda dengan detailed engineering design (DED) yang bisa dikerjakan sambil jalan. FS wajib ada di awal sebelum anggaran disetujui.
“Kita pilih yang betul-betul ada FS-nya agar penganggaran jelas. Untuk tahap pertama ini (2026-2027) kita jalankan yang dokumennya lengkap dulu,” lanjut Sayid Umar.
Pihaknya mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk segera menyusun FS dan DED dalam waktu dekat. Tujuannya, agar saat keuangan daerah membaik pada tahap II (2028-2029), seluruh akses jalan di Sandaran dan Kaliorang bisa langsung dikerjakan tanpa hambatan. (adv/rk)
