RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pemkab Kutim berusaha memaksimalkan pembenahan infrastruktur di daerah ini. Bahkan telah dijadikan program prioritas agar dapat dimaksimalkan hingga akhir tahun.
Terutama jalan penghubung di kawasan pedalaman yang menghubungkan desa, kecamatan hingga kabupaten. Baik dengan memaksimalkan APBD, termasuk pula pendekatan dengan pihak kementerian dan Pemprov Kaltim.
Seperti halnya peningkatan kualitas Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim Muhammad Muhir mengatakan, terdapat dua paket peningkatan jalan poros, yakni Rantau Pulung-Batu Ampar, tepatnya di Desa Himba Lestari dan Poros Desa Himba Lestari menuju Kecamatan Batu Ampar.
“Sekarang pekerjaannya terus digenjot. Saya yakin pengaspalan kedua proyek selesai tepat waktu. Bahkan sebelum masa kontrak berakhir,” katanya, Senin (21/11/2022).
Dia memastikan, tim Bina Marga terus memoles jalan kedua kecamatan tersebut. Adapun pekerjaan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) reguler dengan panjang 1,2 kilometer dan nilai kontrak Rp 6,95 miliar lebih.
“Sekarang sedang dalam pelaksanaan. Insya Allah sesuai target selesai 20 Desember mendatang. Material juga sudah ada di lokasi,” sebutnya.
Adapun paket peningkatan jalan poros Himba Lestari memiliki nilai kontrak Rp 4,722 miliar, dengan panjang 870 meter.
“Kami harap warga bersabar dengan kondisi jalan saat ini, yang masih banyak kerusakan. Memang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Semoga cuaca cerah, agar pekerjaan bisa selesai sebelum kontrak berakhir. Lagi pula kegiatan swakelola juga sudah berlangsung untuk merapikan. Hasil akhir nanti jalannya diaspal,” terangnya.
Perlu diketahui, DPU Kutim terus berupaya memaksimalkan semua sumber keuangan untuk peningkatan infrastruktur. Baik melalui bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim maupun DAK. Dipastikan pula, secara bertahap kondisi jalan tersebut akan diperbaiki. Terutama jalan poros yang menjadi penghubung antar desa, kecamatan dan kabupaten. Meskipun belum mampu diperbaiki secara penuh, semuanya akan ditingkatkan kualitasnya.
“Jalan lingkungan hingga jalan penghubung antar desa, menjadi prioritas. Jalan pedalaman memang membutuhkan perhatian lebih. Jalan-jalan yang diperbaiki harus memiliki tingkat keamanan bagi pengguna jalan,” tegasnya.
Apabila APBD belum menyentuh hingga pengaspalan dan seminisasi, maka bisa dikerjakan menggunakan dana swakelola. Dia menegaskan, pihaknya akan menganggarkan untuk swakelola. Sehingga jalan lingkungan yang belum dijamah APBD bisa diswakelolakan.
“Kalau dana swakelola tidak cukup, perbaikannya dapat disinergikan dengan program CSR perusahaan-perusahaan yang banyak berinvestasi dan berusaha di Kutai Timur. Sebagai timbal-balik berupa perhatian membantu pembangunan infrastruktur di wilayah tempat perusahaan beraktivitas. Dibutuhkan peran camat untuk berkoordinasi dengan perusahaan. Sehingga terkoneksi dengan baik apa yang dilakukan untuk pembangunan daerah,” pungkasnya. (adv/rk)
