RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Penyempurnaan Rencana dan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), sedang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kutai Timur (Kutim).
Pertemuan yang melibatkan berbagai pihak terkait pun telah dilakukan. Kadisperkim Kutim Akhmad Iip Makruf mengatakan, RP2KPKPK merupakan pedoman untuk menangani permukiman kumuh hingga meningkatkan kualitasnya.
“Sedangkan pertemuan terakhir merupakan presentasi laporan. Jadi, masih ada satu tahap lagi untuk laporan final, sebelum dokumen itu jadi,” bebernya, Jumat (25/11/2022).
Baca Juga :
Dia menilai, masyarakat sangat antusias. Apalagi ketika pihaknya mengundang perwakilan setiap desa. Mereka sangat bersemangat menyampaikan apa yang menjadi kekurangan di daerah mereka.
“Kemudian akan dituangkan di dalam dokumen RP2KPKPK, lalu dilakukan penyempurnaan. Intinya membangun kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Nah masukan dari masyarakat itu diperlukan. Karena mereka yang lebih tahu kondisi di wilayah masing-masing,” terangnya.
Awalnya program tersebut hanya untuk tiga kecamatan. Namun, kini meningkat menjadi enam kecamatan sesuai dengan SK Bupati Kutim. Di antaranya Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau, Sangkulirang dan Kongbeng.
“Adapun indikator hingga ditetapkan sebagai kawasan kumuh berdasarkan jalan lingkungannya, persampahannya, bantaran sungai dan lainnya. Termasuk ruang terbuka hijau (RTH),” bebernya.
Sedangkan penanganannya pun dibedakan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
“Apabila luasnya di bawah 10 hektare, maka menjadi kewenangan kabupaten,” pungkasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya telah digelar presentasi laporan pendahuluan dan FGD tingkat desa, yang berlangsung pada 20-21 September lalu. Kegiatan itu berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, oleh Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).
Sedangkan belum lama ini, dilaksanakan FGD II yang dibuka oleh Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor, didampingi Kepala Disperkim Ahmad Iip Makruf, di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim. (adv/rk)
