RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade Achmad Yulkafilah, menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pemaparan nota penjelasan tersebut disampaikan pada gelaran Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim ke-XIX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (21/11/2024).
Pada kesempatan itu, Kepala BPKAD yang mewakili Pjs Bupati Kutim mengatakan, Nota Keuangan beserta lampirannya merupakan dokumen pendukung yang disampaikan, sebagai rangkaian dari proses pembahasan Rancangan APBD.
“Hal ini harus dilakukan dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui eksekutif dan legislatif, untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026,” ujar Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah.
Dia pun memaparkan secara garis besar substansi Nota Keuangan Rancangan APBD TA 2025. Yang diantaranya meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
“Dengan kondisi dan situasi serta optimisme yang tinggi, maka pendapatan daerah pada tahun 2025 diestimasikan Rp 11,151 triliun. Kemudian, berdasarkan kebutuhan belanja daerah tahun 2025, maka anggaran belanja daerah Kabupaten Kutai Timur pada Rancangan APBD 2025 Rp 11,136 triliun,” ungkap Ade.
Dengan terdapatnya seluruh komponen dalam Nota Keuangan RAPBD tersebut, diharapkan dapat membawa kebermanfaatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini semata-mata ditujukan untuk prioritas pembangunan demi mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, pelayanan dasar masyarakat secara proporsional dan merata.
“Pemerintah yang partisipatif berbasis hukum dan teknologi informasi, serta sinergitas pembangunan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan,” tutupnya. (adv/yp)
