RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Rapat Paripurna ke-7 sukses digelar DPRD Kutim, Selasa (16/5/2023). Sidang kehormatan dewan itu telah menyepakati Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Bupati Kutim Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Kutim.
Dengan demikian, PT BPR Kutim akan memperoleh modal Rp 35 miliar Kutim yang akan direalisasikan secara bertahap. Tak heran, pemkab merupakan pemegang saham terbesar di bank plat merah itu, bahkan mencapai 70 persen. Pemkab pun bisa menentukan arah kebijakan dan rencana bisnis ke depan.
Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan mendukung sepenuhnya program pemkab terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dia mengingatkan agar Pemkab Kutim mengawasi dengan baik.
“Sehingga pelaksanaan penyertaan modal ini berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Politikus Gerindra itu memastikan, program apapun selama untuk kesejahteraan masyarakat sangat disetujui. Namun dengan catatan bahwa program ini dilaksanakan dengan transparan.
“Peruntukannya kan sudah sangat bagus. Nah, pengawasannya jangan sampai lemah. Nanti pemanfaatannya malah tidak tepat sasaran. Harus hindari dan diantisipasi,” tegasnya.
Menurutnya, program pemberdayaan UMKM bukan hanya ada BPR. Melainkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjalankan. Dia pun mengimbau pelaku UMKM, tidak fokus pada BPR saja.
“Silakan cari informasi ke OPD terkait. Seperti Dinas Koperasi dan UMKM,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakilnya Kasmidi Bulang meminta kepada BPR, untuk menerapkan kebijakan dan rencana bisnis yang memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah.
“Bukan hanya yang kecil, tetapi juga pengusaha besar. Semua transaksi yang dilakukan akan kembali berdampak pada perekonomian. Keuntungan dari BPR Kutim tentu akan diserahkan juga kepada Kas Pemkab Kutim sesuai dengan regulasi,” ungkapnya.
BPR juga diminta memperluas cakupan pelayanan, yakni dengan memfasilitasi para kontraktor. Semakin luas jangkauan, secara otomatis BPR akan lebih sehat.
“Tapi prioritas BPR adalah pelaku UMKM. Ingat ada komisaris yang menjadi wakil pemkab memonitor kegiatan di sana,” tutupnya. (adv/rk)
