RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam memaksimalkan serapan anggaran dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Bahkan jajaran legislatif berkali-kali meminta agar pemkab bekerja serius dan cepat. Terutama untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2023, yang pelaksanaan kegiatannya baru berjalan Agustus lalu.
Meski begitu, Ketua DPRD Kutim Joni tidak menampik pekerjaan sudah mulai dilaksanakan di lapangan. Namun jika melihat progresnya, dianggapnya masih belum maksimal. Mengingat saat ini sudah memasuki triwulan III.
“Memang pemkab sekarang serius melaksanakan program pembangunan yang sudah dicanangkan. Tapi tetap harus lebih dipercepat. Terutama proyek infrastruktur yang dapat menyita waktu,” katanya.
Selain itu, dia juga berharap semua program lainnya dapat dimaksimalkan. Apalagi anggaran sudah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif. Sehingga dapat terserap secara bertahap, sesuai waktu kontrak yang ditetapkan.
“Walau bagaimanapun dukungan harus diberikan. Sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan tanpa merasa terbebani,” tuturnya.
Namun, politikus PPP itu tetap memberikan catatan kepada Pemkab Kutim. Terutama agar realisasi serapan anggaran yang ditetapkan melalui APBD Perubahan 2023 dapat terserap maksimal.
“Harus susun strategi percepatan. Sehingga pekerjaan tertata dengan baik. Kan tujuannya untuk menghindari silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Makanya harus menyusun strategi percepatan. Jangan sampai nilai silpa tahun lalu (Rp 1,5 triliun) justru bertambah,” tegasnya.
Dia pun mengimbau masyarakat bersabar. Menunggu progres pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun, yakni Desember mendatang.
“Semoga saja serapan bisa lebih baik lagi,” tutupnya. (adv/rk)
