RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Berdasarkan catatan resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Luasan panen padi di berbagai wilayah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.
Bahkan pada 2023, luasan panen padi yang tercatat mencapai 57,08 ribu hektare. Sementara itu pada tahun sebelumnya, yakni 2022, luasannya terbilang tinggi, yakni 64,97 ribu hektare. Dengan kata lain, terdapat penurunan luasan panen padi 7,8 ribu hektare atau sekira 12 persen.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, David Rante mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, wilayah Kutim turut mengalami penurunan seluas ratusan hektare.
Diketahui bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri sudah menandatangani nota kesepahaman, yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.
“Kita butuh waktu untuk memaksimalkan program ketahanan pangan,” ujarnya.
Melalui program tersebut, kata dia, pemerintah daerah diharapkan dapat merasakan manfaatnya. Terutama saat program ketahanan pangan ini mulai berjalan.
“Kita tunggu langkah-langkah pemerintahan saat ini melalui presiden terpilih (Prabowo Subianto),” kata politikus Gerindra itu.
Sebagai informasi, melansir laman badanpangan.go.id, Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy mengatakan, MoU ini dilakukan guna mendorong dan mempercepat agar program-program dari Badan Pangan Nasional bisa berjalan optimal. Demi mewujudkan ketahanan pangan dan penguatan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
Sarwo Edhy menjelaskan, penandatanganan MoU tersebut bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pelaksanaan program-program yang diusung oleh Badan Pangan Nasional. Dia menegaskan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh, serta memperkuat tata kelola sistem pangan nasional. Maka itu, dibutuhkan upaya yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (adv/yp)
