RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutim 2023, tercatat ada sisa lebih anggaran (SiLPA) senilai Rp 1,7 triliun. Hal tersebut menimbulkan tanya di benak Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kutim Yan.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut tidak lepas dari lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Imbasnya, pembangunan tidak bisa direalisasikan tepat waktu.
Penyebab lainnya, Pemkab Kutim dinilai tidak cukup gesit dalam menyerap aspirasi dari warga. Akibatnya, rencana pembangunan turut terhambat karenanya.
“Sebagai contoh, jalan penghubung antar kecamatan yang seharusnya selesai, karena proses penyerapannya lambat, mereka harus bertahan menghadapi kondisi jalan, yang kalau hujan becek dan berdebu saat kemarau,” imbuhnya.
Baginya, pemerintah belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Itu tergambar dari program yang dijalankan, tetapi tak cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
“Jadi, slogan Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua itu masih harus tertunda, karena kelemahan mereka mengelola anggaran. Angka Rp 1,7 triliun itu kan SiLPA 2023, belum lagi ditambah program multi-years contract yang juga tidak terserap dengan baik. Akan jadi berapa banyak lagi anggaran kita yang tidak terserap, ini harus menjadi catatan bagi pemerintah,” tandasnya.
Untuk diketahui, pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten ini selalu lambat pelaksanaannya. Terutama sektor pembangunan infrastruktur, yang baruy dijalankan bulan Agustus. Hal ini tentu berdampak pada realisasi serapan anggaran yang sudah dialokasikan. (adv/rk)
