RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Fasilitas pelayanan air bersih memang sangat dibutuhkan masyarakat. Terutama yang berada di kawasan pedalaman dan pesisir. Apalagi sekarang masih berada di musim kemarau, bahkan tidak sedikit sumur warga di kedua wilayah itu mengering.
Menanggapi ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni pun mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), untuk terus meningkatkan pengelolaan air bersih. Terutama bagi wilayah yang belum tersentuh layanan air bersih dari PDAM TTB.
Baca Juga :
“Masih banyak wilayah yang belum menerima manfaat layanan air bersih dari Perumda TTB (PDAM). Termasuk perusahaan swasta, seharusnya bisa berpartisipasi menyediakan air bersih bagi warga sekitar operasionalnya,” katanya.
Dia tidak menampi, hampir semua kecaman telah tersedia layanan air bersih. Baik yang dikelola PDAM hingga Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Kendati demikian, politikus PPP Itu berharap semua wilayah yang belum menerima pelayanan tersebut dijadikan prioritas.
“Harus direalisasikan. Pelayanan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya,” tegasnya.
Dia menilai, tidak ada alasan untuk tidak merealisasikan. Mengingat kabupaten ini tidak kekurangan sumber air yang menjadi bahan utama. Hanya, bagaimana pemerintah mengolah dan mendistribusikan kepada warga.
“Apalagi sekarang baru 58 persen pelayanan air bersih yang tersedia untuk seluruh kecamatan. Pemerintah harus berkomitmen menyediakan air bersih. Tinggal manfaatkan sumber-sumber air baku semaksimal mungkin,” imbuhnya.
Untuk diketahui, pemerintahan saat ini telah mengoptimalkan layanan air bersih melalui beberapa program. Di antaranya PAMDes dan Pamsimas. Kini PAMDes sudah 34 unit tersedia di 28 desa dan Pamsimas yang ada di 42 desa.
“Ini harus terus ditingkatkan. Jangan sampai ada kecemburuan sosial dari masyarakat desa yang belum menerima layanan yang sama (air bersih),” tutupnya. (adv/rk)
