RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Meski sudah berusia 24 tahun atau lebih dua dekade berdiri. Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum sepenuhnya dapat dikatakan mandiri secara fiskal. Meskipun berbagai perubahan dengan kemajuan telah direalisasikan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Faisal Rachman.
“Masih jauh dari pencapaian kemandirian fiskal. Meskipun sekarang sudah berdiri selama 24 tahun,” ucapnya.
Baca Juga :
Dia tidak menampi, potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki kabupaten ini sangat melimpah. Meski begitu, sejumlah tantangan yang menghambat kemajuan ekonomi daerah masih terpampang di depan mata. Bahkan dia prihatin meskipun semakin ke sini alokasi APBD meningkat drastis.
“Tapi Kutai Timur masih bergantung pada DBH (dana bagi hasil) sebagai sumber pendapatan utama daerah. Sampai sekarang secara kemandirian fiskal, Kutim belum mampu,” ungkapnya.
Pasalnya, DBH masih mendominasi APBD Kutim. Bahkan hampir 90 persen APBD berasal dari DHB. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) masih di angka Rp 200-280 miliar.
“Peringatan HUT ke-24 Kutim memang menjadi momen penting. Tapi, tetap harus mengakui bahwa Kutim belum mandiri secara fiskal,” sebutnya.
Ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat adalah masalah yang harus segera diatasi. Mengingat PAD yang diperoleh Rp 280 miliar, sedangkan APBD Rp 9,7 triliun. Hal itu dengan jelas menegaskan bahwa DBH masih mendominasi secara signifikan.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Sehingga Kutim bisa lebih mandiri lagi ke depannya,” tutupnya. (adv/rk)
