RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dari 18 kecamatan se-Kutai Timur (Kutim), mendapat sorotan dari anggota DPRD Kutim.
Ya, hal itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Kutim Yuli Sa’pang. Dia mengaku prihatin dengan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) tersebut.
“Padahal anggarannya lebih Rp 200 miliar. Tapi, pelayanannya sangat terbatas,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Tidak itu saja, menurutnya sarana dan prasarana (sarpras) sangat minim. Hal itu disaksikannya ketika dirinya menjalankan tugas dan fungsi kedewanannya, dengan mengurus masyarakat yang sakit hingga yang sudah meninggal dunia.
“Memang tidak sedikit masyarakat mengeluhkan pelayanan di RS hingga puskesmas,” sebutnya.
Terutama keluhan dari para ibu rumah tangga, yang masih sangat kurang menikmati pelayanan saat berada di Unit Gawat Darurat (UGD). Tidak itu saja, ketersediaan ambulance juga menjadi sorotannya.
“Seharusnya tersedia, jadi memudahkan warga ketika dirujuk menuju faskes yang lebih baik,” jelasnya.
Dia menilai, selama ini pihaknya harus ke sana-sini meminjam mobil ambulance kepada paguyuban dan lainnya. Hal itu dikarenakan jumlah ambulance yang tersedia sangat terbatas.
“Terutama di kawasan pedalaman. Saya harap pemerintah memperhatikan kondisi ini hingga 18 kecamatan di pedalaman. Memang perlu ditambah ambulancenya untuk setiap kecamatan” imbuhnya.
Selain itu, keberadaan rumah singgah juga menjadi sorotannya. Pasalnya sampai saat ini Kutim tidak memiliki fasilitas tersebut. Sedangkan dalam pengalokasian anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) masih bersifat sektoral.
Dia mencontohkan Dinas kesehatan yang mendapat alokasi hingga Rp 200 miliar. Sedangkan Dinas Pariwisata Rp 700 juta, begitu pula Satpol PP Rp1,5 miliar.
“Bagaimana OPD lainnya mau memaksimalkan kinerja. Kalau alokasi anggaran hanya terfokus pada OPD tertentu. Seperti Disperkim dan Dinas PU, yang juga alokasi anggarannya selalu besar,” tutupnya. (adv/rk)
