RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Shabaruddin tak menampik, terjadi perbedaan mencolok dalam keterlibatan perusahaan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 5.
Ya, perusahaan tambang dianggapnya lebih aktif, sementara kontribusi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit masih sangat minim. Shabaruddin memaparkan, keterlibatan perusahaan tambang, sudah cukup terasa. Bahkan telah komitmen melalui program corporate social responsibility (CSR). Dengan membangun fasilitas yang langsung berdampak pada ekonomi rakyat.
“Mereka (perusahaan tambang) membangun kampung-kampung kuliner di Kecamatan Kaubun dan Sandaran. Tahun ini, juga ada yang sedang membangun pasar ikan di Sangkulirang dekat jembatan,” ungkapnya.
Baca Juga :
Adapun untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, meskipun banyak beroperasi di dapil 5, namun masih minim kontribusinya kepada masyarakat dan pemerintah.
“Padahal banyak dari mereka menggunakan jalan kabupaten untuk pengangkutan hasil panennya,” tuturnya.
Melihat kesenjangan ini, DPRD berencana mengambil langkah tegas. Pihak legislatif akan mendorong Pemkab Kutim terus membangun komunikasi yang efektif dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan melibatkan DPRD dalam proses tersebut.
“Untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan sawit. Tidak hanya dalam peningkatan ekonomi masyarakat seperti UMKM, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dasar,” sebutnya.
Dipastikannya, pihaknya akan mendorong pemkab terus membangun komunikasi. Tentunya dengan DPRD dan perusahaan. Sehingga bisa memaksimalkan kontribusi mereka.
“Terutama peningkatan ekonomi masyarakat termasuk jalan,” pungkasnya. (adv/rk)
