RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Inflasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dapat dihindari. Bahkan seluruh daerah di Indonesia, telah diminta berinovasi untuk melakukan pencegahan. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan Pemkab Kutim, yakni menggelar pasar murah. Sehingga diharapkan dapat mengurangi bebas warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi ini, anggota Komisi C DPRD Kutim Faisal Rachman mengatakan, pelaksanaan pasar murah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rabu (09/11/2022). Apabila digelar sekali saja, tentu tidak akan berdampak. Sedangkan proses distribusi terjadi setiap waktu. Menurutnya, gejolak harga akan normal jika distribusi lancar.
“Diperlukan intervensi pemerintah, memastikan distribusi serta kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat,” katanya.
Hal itu menjadi penting dan memerlukan perhatian khusus. Mengingat, wilayah Kutim memiliki kondisi infrastruktur yang berbeda di setiap kecamatan. Tentu akan memengaruhi distribusi hingga kawasan pedalaman. Tak dapat dipungkiri, biaya bahan bakar menjadi hitung-hitungan bagi distributor.
“Makanya harus ada intervensi pemerintah. Supaya harga bahan pokok stabil hingga pelosok Kutim,” sebutnya.
Sejauh ini, pelaksanaan pasar murah dianggap sebagai salah satu solusi dan respons menanggulangi inflasi di daerah ini. Bahkan setiap daerah diminta mengalokasikan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU).
Sehingga, anggaran hingga Rp 32 miliar pun dikucurkan untuk menopang inflasi di Kutim. Bahkan pemkab juga memberikan paket sembako kepada 54.720 warga dari 18 kecamatan. (adv/rk)
